Aceh – Demi tegaknya peraturan perkarantinaan, Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Karantina) Aceh mengajak pemangku kepentingan untuk bersinergi. Hal tersebut mengingat pentingnya untuk mematuhi peraturan karantina dalam melalulintaskan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan.

Kepala Karantina Aceh, Muhammad Burlian, dalam sambutannya pada ‘diskusi kopi’ atau ‘coffee morning’ mengatakan bahwa mematuhi peraturan karantina merupakan bentuk nyata untuk menjaga keamanan hayati dari ancaman masuknya hama penyakit hewan karantina (HPHK), hama penyakit ikan karantina (HPIK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) di wilayah Indonesia. Oleh karenanya, perlu sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.

"Bayangkan jika satu saja jenis hama penyakit karantina yang berbahaya lolos dan mewabah, maka dampaknya sangat besar terhadap sumber daya hayati, kesehatan manusia, bahkan perekonomian masyarakat, dan negara. Sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk melaksanakan dan penegakan hukum perkarantinaan. Sesuai arahan Kepala Barantin Bapak Sahat Manaor Panggabean," ujar Burlian dalam siaran pers di Aceh, Rabu (4/6).

Burlian lebih lanjut mengajak berbagai pihak terkait dan masyarakat untuk patuh karantina, wajib melapor kepada petugas karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (KHIT).

“Seperti yang diketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang dan memiliki lokasi strategis, termasuk di pesisir timur dan utara Aceh. Berbatasan langsung dengan laut area negara tetangga, yakni Thailand dan Malaysia. Hal tersebut menjadikan potensi tinggi dan rawan terhadap kemungkinan adanya penyeludupan komoditas wajib periksa karantina,” imbuhnya.

Ketua Tim Kerja Penegakan Hukum Karantina Aceh, Bukhari, mengatakan bahwa komoditas hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya wajib dilakukan pemeriksaan karantina melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan, seperti pelabuhan, bandara, dan pos lintas batas negara.

Dalam kesempatan itu, Bukhari juga menjelaskan konsekuensi hukum bagi siapa pun yang melalulintaskan komoditas secara ilegal atau tidak sesuai prosedur. Pelanggaran terhadap peraturan karantina dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang KHIT.

Kegiatan sosialisasi melalui ‘coffee morning’ ini dibuka oleh Wali Kota Langsa Jeffry Sentana, yang dihadiri Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Darmawan M. Ali, Bea dan Cukai Langsa, TNI, Polri, BIN Kota Langsa, dinas peternakan, dinas pertanian wilayah setempat, dan instansi terkait lainnya, serta sejumlah masyarakat pelaku usaha. Dengan demikian dapat meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran karantina.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran karantina, sekaligus memperkuat sinergi antara Karantina Aceh dengan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dalam menjaga keamanan hayati di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh.

Narahubung:
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Utama Badan Karantina Indonesia

Siaran Pers Badan Karantina Indonesia

Nomor: 0306/R-Barantin/06.2025
Aceh, 04 Juni 2025

Tingkatkan Sinergi dalam Penegakan Hukum, Barantin Ajak Pemangku Kepentingan di Aceh