Ambon — Petugas Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Karantina) Maluku, Badan Karantina Indonesia, kembali menggagalkan pengiriman media pembawa di Kargo Bandara Pattimura, Ambon. Petugas mengamankan media pembawa berupa kupu-kupu kering (Lepidoptera spp.) dan kelabang kuning-hitam (Anadenobolus monilicornis) dengan total sebanyak 900 ekor, dengan estimasi nilai ekonomi mencapai Rp30 juta.
Penggagalan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan ketat terhadap lalu lintas media pembawa yang berpotensi membawa hama dan penyakit, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam hayati. Karantina sebagai garda terdepan terus memastikan setiap komoditas yang dilalulintaskan telah memenuhi persyaratan karantina sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Karantina Maluku, Willy Indra Yunan, menyampaikan bahwa tindakan ini merupakan bentuk komitmen Karantina dalam menjaga keamanan hayati. “Kami terus memperkuat pengawasan di setiap tempat pemasukan dan pengeluaran, termasuk melalui kargo dan jasa pengiriman. Setiap media pembawa wajib dilengkapi dokumen karantina,” tegasnya dalam siaran pers di Ambon, Maluku, Kamis (26/3).
Ia menambahkan bahwa jika tidak memenuhi persyaratan, maka Karantina akan menindak sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (KHIT). Willy juga mengatakan sinergi dan kolaborasi antarinstansi menjadi kunci dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati.
“Kolaborasi dengan pihak keamanan (Avsec) Bandara Pattimura dan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Maluku menjadi langkah strategis untuk memastikan satwa liar yang diamankan dapat ditangani secara tepat, demi menjaga keseimbangan ekosistem,” tambahnya.
Cegah Penyebaran Penyakit
Selain melanggar aspek administrasi dan konservasi, temuan ini juga memiliki risiko serius terhadap kesehatan masyarakat. Kelabang diketahui dapat berperan sebagai vektor penyakit dan parasit, salah satunya membawa cacing paru-paru tikus (Angiostrongylus cantonensis). Berdasarkan literatur, parasit ini dapat menyebabkan infeksi serius pada manusia, terutama jika terjadi kontak langsung atau dikonsumsi dalam kondisi tidak aman, seperti dalam keadaan mentah atau tidak diolah dengan benar.
“Asas penyelenggaraan karantina adalah pelindungan untuk menjamin sumber daya alam hayati, lingkungan, dan kesehatan manusia. Oleh karenanya penyelenggaraan karantina ini sangat krusial dan seluruh pemangku kepentingan harus berperan aktif, termasuk masyarakat,” jelas Willy.
Tindakan pengiriman satwa liar tanpa dokumen resmi ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang KHIT, khususnya terkait kewajiban melaporkan dan melengkapi dokumen karantina terhadap setiap media pembawa yang dilalulintaskan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mengatur larangan pemanfaatan dan peredaran satwa liar tanpa izin, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, terkait tata cara pengambilan, pengangkutan, dan peredaran satwa liar secara legal.
Selanjutnya, setelah dilakukan pengamanan sementara, media pembawa tersebut diserahterimakan kepada BKSDA Maluku untuk penanganan lebih lanjut. Langkah ini dilakukan guna menjamin kelestarian populasi satwa liar serta menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah Maluku.
Narahubung:
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Utama Badan Karantina Indonesia
Siaran Pers Badan Karantina Indonesia
Nomor: 2503/R-Barantin/03.2026
Ambon, 26 Maret 2026
