Makassar – Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Selatan (Karantina Sulawesi Selatan) bersama sejumlah instansi dan pemangku kepentingan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara (Otban) Wilayah V Makassar . Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk menyamakan persepsi sekaligus membahas berbagai isu strategis terkait penyelenggaraan layanan di kawasan bandara menjelang kunjungan tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Rapat dihadiri oleh perwakilan Otband, Karantina Sulawesi Selatan, PT Angkasa Pura Supports (IAS), Apindo, serta asosiasi pengguna jasa. Melalui forum ini, seluruh pihak berkomitmen menyelaraskan informasi serta memperkuat koordinasi agar setiap proses pelayanan berjalan secara efektif, transparan, dan terintegrasi.
Dalam paparannya, pihak Otban Wilayah V Makassar menyampaikan sejumlah isu yang berpotensi menjadi perhatian pada saat kunjungan Stranas PK. Beberapa di antaranya meliputi pemanfaatan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT), tingkat pemanfaatan sistem Single Submission (SSM) oleh pelaku usaha, hingga penerapan sistem single billing pada layanan pemeriksaan di jalur udara.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Karantina Sulawesi Selatan, Sitti Chadidjah, menegaskan kesiapannya dalam mendukung kunjungan Stranas PK.
"Menjelang kunjungan Stranas PK, kami telah memastikan TPFT siap digunakan sebagai tempat pemeriksaan karantina. Seluruh fasilitas pendukung telah dipersiapkan agar proses pemeriksaan dapat berlangsung secara efektif dan memberikan kemudahan bagi pengguna jasa. Ini merupakan wujud komitmen kami bersama para stakeholder untuk menghadirkan layanan yang semakin baik dan terintegrasi," jelasnya.
Sementara itu, terkait implementasi Single Submission (SSM), Karantina Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa pemanfaatan sistem tersebut telah berjalan dengan baik. Berdasarkan data Karantina Sulawesi Selatan, total implementasi SSM Ekspor Karantina Sulawesi Selatan telah mencapai 99 persen, sedangkan untuk SSM Impor berada di angka 98 persen. Sementara itu, berdasarkan data secara nasional, implementasi SSM Ekspor telah mencapai 92 persen dan SSM Impor 93 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha telah menggunakan SSM, sehingga hanya sebagian kecil yang masih memerlukan pendampingan dalam proses penyesuaian.
Selain membahas sejumlah tantangan, rapat juga mengapresiasi berbagai peningkatan fasilitas yang telah dilakukan untuk mendukung kelancaran layanan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. IAS, misalnya, telah menambah fasilitas cold storage guna menjaga kualitas komoditas apabila terjadi keterlambatan pengiriman. Di sisi lain, penyediaan conveyor yang menghubungkan TPFT dengan lini 1 dan lini 2 terminal kargo berhasil meningkatkan efisiensi proses pemindahan barang, dari sebelumnya sekitar 40 menit menjadi hanya sekitar 10 menit.
Sitti Chadidjah menilai, forum koordinasi seperti ini menjadi bagian penting dalam membangun kesamaan pemahaman antarinstansi sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan melalui pendekatan kolaboratif.
"Layanan di bandara melibatkan banyak instansi, sehingga koordinasi dan kesamaan persepsi menjadi kunci. Dengan komunikasi yang baik, setiap tantangan dapat kita selesaikan bersama sehingga pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha tetap berjalan optimal," tutupnya.
