Jakarta - Badan Karantina Indonesia (Barantin) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN) membahas penguatan pertahanan negara nirmiler serta dorongan penguatan ekspor. Hal tersebut disampaikan oleh Abdul Kadir Karding, Kepala Barantin saat melakukan pertemuan dengan Menteri PPN, Rachmat Pambudy di Jakarta, Sabtu (13/6). Menurut Karding, Barantin memiliki tugas utama mempertahankan kedaulatan negara dengan mengamankan sumber daya alam hayati Indonesia dari berbagai ancaman hama dan penyakit atau menjadi pertahanan negara nirmiliter.
"Dimana posisi sumber daya alam hayati ini merupakan sumber pangan, dan sumber perekonomian masyarakat," ungkapnya.
Selain tugas dalam pertahanan negara nirmiliter, Barantin juga menjadi economic tools dalam perdagangan global, yaitu dalam mendorong keberterimaan produk dan komoditas Indonesia di pasar global. Selain melakukan pendampingan pada pelaku usaha agar mampu memenuhi persyaratan sanitari dan fitosanitari negara tujuan ekspor, Barantin juga melakukan negosiasi teknis persyaratan ekspor, agar negara mitra dapat menerima komoditas dari Indonesia. Namun demikian, menurut Karding, guna optimalisasi fungsi tersebut, diperlukam adanya dukungan dari Kementerian dan Lembaga terkait termasuk dari Kementerian PPN.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PPN, Rachmat Pambudy, memyampaikan bahwa Barantin memiliki posisi yang penting terutama dalam menjaga biodiversitas sumber daya alam hayati serta dalam mendorong ekspor, namun memiliki tantangan yang cukup berat, terutama karena Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga banyak pintu masuk dan keluar yang harus diawasi. Menurutnya, Kementerian PPN dalam hal ini akan mendorong penguatan fungsi tersebut, karena Barantin merupakan salah satu unsur dalam asta cita Presiden yaitu dalam mendukung swa sembada pangan, peningkatan daya saing ekonomi, hilirisasi dan akses pasar global serta hatmoni lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.
Karding menjelaskan bahwa saat ini Barantin terutama memerlukan dukungan adanya sumber daya manusia, dimana saat ini baru terpenuhi 5.512 dari total kebutuhan 17.000, juga pemutakhiran peralatan laboratorium, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kebutuhan peningkatan sistem digitalisasi perkarantinaan.
"Kami akan terus mambangun sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian PPN ini agar Barantin dapat melalukan pelindungan terhadap sumber daya alam hayati tadi secara maksimal dan memberikan layanan pada masyarakat dengan optimal," pungkas Karding.
